Selasa, 24 Februari 2015

Membedah Gerakan ISIS

Membedah Gerakan ISISIdeologi ISIS bermula dari paham “salafi jihadi”. 


Pada 20 Juli 2013 di Masjid Nurud Hidayah, Lowok Waru, Kota Malang, massa pendukung Islamic State of Iraq and Syria dibubarkan paksa oleh aparat keamanan. Puluhan orang yang akan menjalani baiat (pengakuan bergabung) dengan ISIS akhirnya membubarkan diri karena dihalangi polisi dan warga sekitar.

Aji Prasetyo, warga kota Malang yang hadir saat pembubaran itu, menggambarkan pembaiatan itu hanya dihadiri sedikit orang. Berbeda dari berita yang beredar bahwa akan ada ribuan orang yang dibaiat.

Setelah pembubaran pembaiatan tersebut, gerakan ini tidak mereda dan malah makin menjadi. Pada video berjudul Join The Ranks, seorang pria yang mengaku bernama Abu Muhammad Al-Indonesi mengajak umat muslim Indonesia untuk jihad fisabilillah. Menurut dia, hukum Allah dan syariat Islam telah diinjak-injak oleh pemimpun thogut (musuh Tuhan). Dalam video itu Abu Muhammad menyeru menegakkan hukum Islam dengan bergabung dengan ISIS.

Kelompok ini ada sejak lama. Pada 2014 gerakan ini mulai terang-terangan dan nyata mendukung ISIS, tercatat sejak Februari lalu. Dimulai pada Forum Aktivis Syariat Islam (Faksi) yang menggelar acara dukungan terhadap ISIS di Masjid Fatullah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat. Kampus ini tercatat dua kali digunakan sebagai tempat untuk mendukung ISIS. Pada 7 Juli situs berita pendukung ISIS, Al Mustaqbal.net, melaporkan ada pembaiatan pendukung ISIS di auditorium Syahida Inn, kampus II UIN Ciputat.

Sebelumnya, 16 Maret 2014, dukungan terbuka juga diberikan kepada ISIS di Bundaran Hotel Indonesia. Sekitar 200 orang berbendera hitam bertuliskan “la ila ha illallahu” menyatakan mendukung ISIS yang ingin menegakkan negara Islam di Irak dan Suriah.

Para pendukung yang datang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jawa Barat itu mengumpat para pemimpin thogut seraya mengatakan baiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi dalam spanduk “Ya Amirul Mukminin kami tentaramu, kami persembahkan harta dan nyawa kami”.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menyatakan pihaknya kecolongan. Pada Februari lalu ada kelompok dari luar UIN mengajukan permohonan izin untuk menggunakan dua tempat di kampus tersebut. Alasan merak untuk acara bedah buku dan kajian agama. Ternyata izin tersebut disalahgunakan. “Di sela-sela kegiatan, mereka malah melakukan deklarasi ISIS. Ini yang membuat kami kecolongan,” katanya.

Zaki memastikan saat itu bukan mahasiswa ataupun sivitas UIN Jakarta yang meminta izin kegiatan tersebut. Justru yang mengajukan izin di kampus adalah dua jamaah besar yang memiliki basis di Pamulang dan Ciputat. Yakni Jamaah Salafi yang merupakan tulang punggung kelompok ISIS dan Jamaah Anshor Tauhid. “Jamaah Anshor Tauhid ini tokoh utamanya Uman Abdul Rahman. Dia terpidana terorisme yang saat ini mendekam di Nusakambangan,” kata Zaki.

Penolakan terhadap ISIS semakin membesar seiring banyaknya video kekejaman kelompok ini. Penyembelihan, pembunuhan, dan pengusiran orang-orang yang dianggap musuh mereka membuat dunia internasional melawan ISIS. Indonesia juga mulai memperhatikan kelompok ISIS setelah tweet mereka yang menyebutkan Indonesia target berikutnya dari invasi untuk membentuk daulah Islam.

ISIS yang awalnya hanya dianggap kelompok pengajian keagamaan, kini mulai ditakuti dan diberi label teroris yang mengancam. Berbagai kelompok kemudian menolak tegas keberadaan ISIS.

Salah satunya Jalaluddin Rakhmat. Anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan,  ideologi ISIS/ISIL terbentuk dari paham “salafi jihadi”. Kelompok ini pada zaman modern muncul dari pemikiran Abdul Wahhab yang lahir sekitar 300 tahun lalu dan menghidupkan kembali pemikiran Ibnu Taimiyah yang cenderung menolak “sufisme dan mistisme” dalam agama, cenderung memahami riwayat secara tekstual saja.

Kemunculan ISIS masih menjadi perdebatan. Richard Spencer, koresponden The Telegraph untukTimur Tengah, menyebutkan kemunculan ISIS adalah kegagalan dari pemerintahan terpilih Irak untuk merangkul kelompok Sunni. Richard Spencer menyebut ISIS lahir dari kelompok Jabhat Al-Nusra, kelompok sempalan Al-Qaidah yang berusaha melawan rezim Assad di Suriah.

Pemimpin ISIS saat ini, Abu Bakar al-Baghdadi, mengambil alih kepemimpinan dari pendiri ISIS, Abu Musab al-Zarqawi, yang terbunuh oleh pesawat tempur F16 Amerika Serikat di utara Baghdad pada Juni 2006. Seperti Zarqawi, Al- Baghdadi memiliki reputasi keji di antara kelompok ekstrem Islam. Ia mempromosikan bom bunuh diri dan rekaman pemancungan kepala yang disebarkan secara online. Ini merupakan metode yang lebih berkembang dari Al Zarqawi dalam meneror musuh-musuh ISIS.

Di Irak ISIS mendapatkan banyak dukungan. Selain karena banyaknya kelompok salafi ekstrim yang bergerak di negara ini, kondisi politik sektarian Irak juga menjadi penyebab ISIS menjadi sangat berkembang. Richard Spencer berpendapat Nouri al-Maliki, Perdana Menteri Irak, yang bermazhab Syiah tak mau bekerja sama dengan kelompok Sunni. Hal ini kemudian melahirkan radikalisme kelompok Sunni di Irak.

Ian Black, editor The Guardian untuk Timur Tengah, menyebut ISIS adalah kelompok jihadis Sunni ekstrim. Menurutnya, Abu Bakr al-Baghdadi atau Abu Dua yang memiliki nama Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai adalah pemimpin ISIS paling keji. Al-Baghdadi pernah menjadi tahanan Amerika Serikat pada 2005 hingga 2009 dan tercatat sebagai teroris oleh PBB pada 2011.

Kepemimpinan Al-Baghdadi yang brutal ternyata dianggap sebagai karisma tegas. Ia mempromosikan penyaliban terhadap kaum non-muslim, pemancungan di depan umum, mutilasi untuk pencurian, dan eksekusi yang direkam lantas diunggah secara online. Ian Black menyebutkan saat ini pasukan ISIS mencapai sekitar 7.000 hingga 10.000 personel. Angka ini merupakan akumulasi dari eks anggota al-Qaidah dan eks anggota Partai Ba’ath Saddam Husein.

Melalui The Guardian, Patrick Kingsley menjelaskan perspektif menarik perihal kebangkitan ISIS. Menurutnya, radikalisme ISIS semakin berkembang karena peran internet. Sebelum keberadaan internet, radikalisme hanya terbatas pada forum-forum kecil pengajian yang terlokalisasi. Berkat kehadiran Twitter, Facebook, blog, dan Youtube, dakwah radikalisme menemukan bentuknya.

Patrick Kingsley menyebutkan contoh kemunculan meme (poster bergambar dengan teks) yang mengajak jihad dengan cara populer. Belum lagi komentar-komentar bernada seruan jihad yang dikemas dengan nada canda yang terbukti efektif mengajak para pemuda bergabung dengan kelompok ini.

Seruan jihad seperti perang, heroisme, kemuliaan agama, dan keberanian menjadi tema-tema yang digarap ISIS untuk menarik minat anak muda bergabung dengan mereka.

Format Baru Kepolisian Indonesia

Polri perlu segera direformasi.

Upaya revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi wacana penting akhir tahun ini. Upaya untuk mendukung perubahan penempatan lembaga Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri itu mendapatkan penolakan bahkan dari Menteri Dalam Negeri.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, wacana mengenai masuknya Polri di bawah kementeriannya belum menjadi prioritas saat ini. Perlu banyak waktu untuk melakukan perubahan itu, sementara masih banyak pekerjaan rumah Kemendagri yang harus diselesaikan.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan amendemen Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mungkin dilaksanakan 18 bulan lagi. Pemerintah harus menyiapkan naskah akademik agar Polri dapat berada di bawah kementerian. Wacana pemindahan Polri di bawah lembaga lain merupakan upaya kendali politik dan kebijakan Polri. Lebih dari itu harus ada kendali sipil atas militer dan aparat keamanan.

Sebenarnya Polri secara intitusi punya lembaga kontrol, yaitu Komisi Kepolisian Nasional. Namun lembaga ini dianggap kurang optimal. Kompolnas sebagai otoritas sipil yang punya hak mengontrol Polri melalui penetapan kebijakan dan penanganan atas berbagai pengaduan masyarakat karena berbagai penyimpangan, terbukti tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan Polri, seperti kasus rekening gendut, rivalitas TNI Polri, dan kasus kekerasan/penyiksaan seperti yang dilaporkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Polri sebagai institusi dianggap memiliki kewenangan yang terlalu luas. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden. Kewenangan yang terlalu besar, juga kurangnya kontrol terhadap lembaga Polri, menjadi salah satu pertimbangan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melontarkan pernyataan, semestinya Polri berada di bawah kementerian. Sebab, Presiden akan terlalu direpotkan jika harus menangani langsung permasalahan Polri. Lagi pula, di banyak negara, kepolisian di bawah departemen, bukan langsung di bawah presiden.

Beberapa departemen yang dianggap bisa menaungi Polri disebutkan, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM. Bahkan ada yang mengusulkan Polri di bawah koordinasi Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Sutarman meminta agar kepolisian tetap berada di bawah kendali Presiden. Alasannya, Indonesia menggunakan tata pemerintahan dengan sistem presidensial.

Menurut Kapolri, presiden merupakan pemimpin tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Antara lain di bidang keamanan dan ketertiban umum, tata usaha pemerintahan, pelayanan umum, dan kesejahteraan umum. Sutarman berpendapat, penegakan hukum harus selalu di bawah yudikatif. Apabila Polri dimasukkan ke dalam kementerian tertentu dikhawatirkan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan institusi Polri sebagai alat negara dalam menjalankan kewenangan umum kepolisian dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang berada di bawah presiden sebagai kepala negara.

Mendagri Tjahjo Kumolo mendukung pernyataan Sutarman bahwa Kemendagri sama sekali tidak memikirkan rencana perpindahan Polri di bawah kementeriannya. “Kementerian Dalam Negeri banyak pekerjaan. Kita nggak mikir itulah,” katanya.

Guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menyebutkan ada kecemburuan antara dua aparat penegak hukum, Polri dan Tentara Nasional Indonesia. Akibatnya, di lapangan kerap terjadi konflik antara anggota Polri dan TNI. Misalnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Karena itu, ia berpendapat sebaiknya Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Seperti Ryamizard, menurut Azyumardi, di negara-negara seperti Amerika dan Australia kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kepala lembaga juga dipilih secara terbuka dan dapat diawasi secara luas oleh publik. Idealnya, dengan kebijakan semacam ini Polri dapat fokus pada penegakan hukum di wilayah masing-masing. Tidak ditugaskan secara berpindah di seluruh wilayah Indonesia, namun fokus di satu daerah yang dipahami benar kondisinya.

Dalam sejarahnya, Polri pernah berada di lembaga selain presiden. Misalnya pada 1946 – 1950 di bawah perdana menteri; pada 1959 – 1961 memiliki departemen tersendiri  dipimpin menteri kepolisian; pada 1961 – 1999 bersama ABRI di bawah Menhankam. Pilihan Polri di bawah presiden pada 2002 meniru Jepang, yang menempatkan National Police Agency di bawah perdana menteri. Bedanya meski langsung di bawah perdana menteri, keseharian lembaga kepolisian Jepang diawasi National Public Safety Commision yang diketuai pejabat setingkat menteri.

Hasil survei lembaga pengawasan HAM Imparsial di wilayah DKI Jakarta pada 2011 menyebutkan, responden menginginkan Polri di bawah Kejaksaan Agung atau Kementerian Dalam Negeri. Responden menginginkan kepolisian di bawah Kejaksaan Agung (28,8%); Kementerian Dalam Negeri (18,8%); Kementerian Pertahanan (6%); Kementerian Kepolisian (4%); dan Kemenkum HAM (4%). Hanya sekitar publik yang mendukung kepolisian ditempatkan di bawah TNI dan sekitar 2% di bawah DPR. Publik yang menjawab tidak tahu mencapai 37%.

Pada 2012 sejumlah advokat dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengajukan gugatan atas Pasal 8 UU Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang mempersoalkan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden itu ditolak MK.

Presiden Joko Widodo pada masa kampanye menjanjikan akan merekrut 20.350 polisi. Tambahan personel Polri itu agar didapatkan rasio ideal terpenuhi, yakni satu polisi melayani 575 warga.  Konsekuensinya, anggaran kepolisian harus ditambah. Selain menambah personel, Jokowi juga berencana meningkatkan taraf hidup polisi Indonesia yang saat ini mencapai 450 ribu personel.

Realisasinya, tahun ini alokasi anggaran untuk Polri naik menjadi Rp 51,6  triliun dari tahun sebelumnya Rp 43,6 triliun. Angka ini didasarkan Budget in Brief APBN 2015. Alokasi anggaran itu diharapkan agar Polri dan anggotanya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara.

Kapolri Jenderal Sutarman pernah mengatakan, kurangnya penegakan hukum dan maraknya pungutan liar oleh personel akibat kebijakan pemerintah, terutama minimnya anggaran operasional Polri.