ITE dan Hate Speech

0
1217

Bagaimana cara kita memaknai kebebasan berpendapat? Apakah dengan merayakannya dengan diskusi? Atau menyebarkan kebencian, permusuhan, dan juga teror? Demokrasi di Indonesia mengijinkan tiap-tiap warganya untuk bebas mengemukakan pendapat, namun bukan berarti mereka bebas untuk melakukan ancaman pembunuhan.

Data Democracy Index pada 2014 menunjukan Indonesia berada pada peringkat 49 dari 167 negara dengan skor total 6,95. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat demokrasi Indonesia antara lainn Electoral process and pluralism: 7.33, Functioning of government: 7.14, Political participation: 6.67, Political culture: 6.25 dan yang paling penting Civil liberties: 7.35.

Sayangnya beberapa orang menyalahartikan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai kebebasan untuk menyerukan kebencian. Beberapa waktu lalu Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi, mendapatkan ancaman melalui media sosial. Seseorang yang memiliki akun TedyLiansyah menyerukan kebencian kepada FPI untuk memusnahkan Dedy Mulyadi.

Ini tentu bukanlah usaha menyampaikan pendapat. Ini jelas jelas Hate Speech dan berpotensi menyakiti orang lain. Sikap intoleran semacam ini tidak bisa dibenarkan, ia mesti dilawan, dan setiap orang mesti sadar bahwa tindakan dan ucapan mereka bisa memiliki konsekwensi serius. Dalam hal ini Tedy Liansyah berpotensi dijerat UU ITE.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAFENET menunjukan bahwa 92% mereka yang terjerat UU ITE dilaporkan dengan pasal defamasi. Pasal 22 ayat 3 UU ITE junto Pasal 45 UU ITE dan pasal 310-311 KUHP. Sisanya dilaporkan dengan pasal penistaan agama (5%) dan Pengancaman (1%). Apa yang dilakukan Tedy adalah bentuk ancaman, jika Dedi Mulyadi mau, ia bisa saja dipenjara karena menyerukan tindakan kriminal di media sosial.

Kebebasan berpendapat diikuti dengan tanggung jawab berpendapat. Tidak seseorang akan dibiarkan bicara apapun tanpa ada akibat. Dalam hal ini seruan kebencian semestinya memiliki sangsi, ia tidak hanya berbahaya karena dapat berbuntut pada tindakan kriminal, namun juga berpengaruh terhadap bagaimana kita bersikap terhadap kemampuan berpendapat.

Kelompok Intoleran kerap kali melakukan seruan kejahatan, namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah beserta aparatur negara. Dalam kasus Dedi Mulyadi, ancaman atau makian, bukanlah sesuatu yang baru. Bupati Puwakarta ini kerap mendapatkan ancaman dan teror. Yang terbaru ketika beberapa waktu lalu ia datang ke Taman Ismail Marzuki.

FPI dengan bebas dan hampir tanpa ada sangsi melakukan tindakan penggeledahan terhadap mobil yang masuk ke TIM. Mereka mencari Dedi karena beberapa waktu sebelumnya, FPI ditolak di Purwakarta. Tidak hanya itu, ketika tempat lain melakukan represi terhadap kelompok minoritas, Dedi malah memberikan jaminan kebebasan berkeyakinan. Sesuatu yang membuat FPI menjadi berang.

Tindakan ormas yang main hakim sendiri ini bisa jadi satu wajah buruk demokrasi Indonesia. Kebebasan sipil dalam berpendapat dan berekspresi bukan berarti mereka bisa seenaknya. Ancaman dan juga tindakan intimidatif ini adalah bentuk kesewenang-wenangan, aparat semestinya bisa menindak mereka yang mengancam. Baik di media sosial maupun pada aksi langsung.

Berdasarkan Pers Freedom Index, yang disusun oleh Reporters Without Border, pada 2015 Indonesia berada di peringkat 138 dari 180 negara indeks berdasar kebebasan pers dengan skor 40,75. Posisi Indonesia berada di bawah Zimbabwe, Kamerun, Liberia. Angka kebebasan Pers kita rendah karena banyak wartawan yang mengalami intimidasi, korban kekerasan, atau bahkan terbunuh karena bertugas.

Semestinya setiap ancaman direspon dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini, seruan kebencian, ancaman pembunuhan, kekerasan dan juga tindakan kriminal harusnya diberikan sangsi tegas. Setiap orang mesti sadar, bahwa apa yang mereka lakukan, apalagi jika berkaitan dengan usaha menyakiti orang lain, bisa diganjar dengan hukuman berat.

Di sini Undang Undang ITE semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman kelompok intoleran. Apa logika yang bisa membenarkan ancaman serius dan langsung kepada individu yang dilakukan di Media Sosial tidak mendapatkan penanganan serius? Lebih dari itu, organisasi Intoleran, bisa dengan seenaknya menyebarkan kebencian lantas melakukan penggeledahan terhadap masyarakat sipil? Lalu Polisi kemana?

Dedi Mulyadi barangkali adalah satu figur yang bisa selamat. Bagaimana jika ancaman tersebut dilakukan kepada kelompok Minoritas Ahmadiyah, Syiah, ataupun yang lain? Apakah mereka akan dibiarkan saja? Ujaran Kebencian semestinya dilawan, bukan dibiarkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here