BAGIKAN

Singapura punya segalanya untuk jadi negara yang berintegritas dan disegani. Itu jika anda menganggap bahwa Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan berekspresi bukanlah hal yang penting. Setidaknya berdasarkan laporan dari Human Rights Watch, Singapura bukan role model tentang jaminan akan HAM.

Pada 10 September 2015, Singapore’s Media Development Authority (MDA) melarang segala pemutaran film “To Singapore, With Love” yang dianggap mengancam keamanan nasional. Film ini berbicara tentang aktivis kemanusiaan/politik Singapura yang terpaksa mencari suaka di negara lain. Para aktivis yang diasingkan ini memilih pergi daripada menghadapi persekusi dan penjara karena pemberlakuan Internal Security Act (ISA).

Relasi hubungan Indonesia dan Singapura seperti kemesraan antara Camus dan Sartre. Kedua filsuf itu pernah saling membenci hingga ingin membunuh satu sama lain, tapi juga pernah memiliki relasi yang demikian dekat sehingga akan melindungi yang lain jika ada pelor nyasar yang menyalak. Tapi Singapura dan Indonesia belakangan lebih seperti anak cupu yang kemudian belagu karena jadi kaya.

Lee Kuan Yew itu boleh jadi semacam paman besar dalam peradaban pendek Singapura yang tanpa sejarah itu. Meski dikenal sebagai bapak bangsa yang mengentaskan Singapura dari negara becek dan kumuh menjadi negara tempat parkir duit-duit yang entah darimana datangnya, Lee Kuan Yew bukan orang suci.

Setidaknya bagi Amos Yee, mantan aktor cilik yang pada beberapa hari setelah kematian lee Kuan Yew mengunggah video youtube yang menghina Lee. Yee menganggap Lee Kuan Yew sebagai orang yang penuh kebohongan dan para pemujanya adalah orang bodoh yang buta. Amos diciduk aparat Singapura karena dianggap menyakiti perasaan umat kristen.

Maka jika kemudian Singapura bicara tentang hak asasi, nama baik, dan kehormatan dengan Indonesia. Baiknya negara itu mulai berkaca dahulu. Bagaimana urusan domestik yang mengecam dan menyandera kebebasan sipil warganya diselesaikan. Ini bukan berarti Indonesia tak punya masalah dengan penanganan Hak Asasi Manusia, negara ini tidak sedang berpura-pura menjadi korban, dan tidak sedang melindungi koruptor tentu saja.

Soal kebebasan sipil Indonesia masih jauh lebih baik daripada Singapura. Di Indonesia seorang aktivis bisa dengan mudah menyindir Menkopolhukam yang dianggap penjahat kemanusiaan oleh Negara Tetangga, tanpa harus takut diciduk oleh kepolisian. Di Singapura, jangankan bicara, demonstrasi saja ada tempat khususnya, seperti beo yang dikandangkan dengan corong yang volumenya diatur.

Singapura kerap merasa menjadi korban dari kebijakan Indonesia. Salah satunya seperti asap pembakaran hutan yang mengganggu kesehatan warga Singapura. Pemerintah Singapura memprotes dan menuduh pemerintah Indonesia tidak serius dalam penanganan kasus pembakaran hutan yang menjadi asap. Bahwa asap pembakaran hutan itu mengganggu kesehatan masyarakat Singapura. Tapi ada fakta menarik yang semestinya dipahami oleh semua pihak, dengan atau tanpa asap dari Indonesia, emisi karbon di Singapura merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Pada 2010 emisi CO2 per kapita Singapura sebesar 2,66 metrik ton, jauh lebih tinggi daripada Indonesia sebesar 1,80 metrik ton.Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh National Climate Change Secretariat lembaga pemerintah Singapura sendiri, menyebut bahwa Singapura berkontribusi 0,11 persen dari emisi global dunia. Negara itu menduduki peringat 26 dari 142 negara pemroduksi emisi karbon perkapita pertahun berdasarkan data dari IEA. Emisi terbesar Singapura berasal dari industri mereka yang berkontribusi 60 persen polusi negara itu.

Barangkali negara ini lupa, mereka merupakan negara perusak lingkungan nomor satu di Asia berdasarkan riset dari bersama dari National University of Singapore (NUS) dan Universitas Adelaide.Dalam riset yang dirilis Mei 2010 itu Singapura dianggap sebagai perusak lingkungan berdasarkan aktivitas industri dan reklamasi yang mereka lakukan. Di antara 179 negara di Asia, Singapura memang menjadi salah satu yang paling serakah dalam hal reklamasi. Setidaknya dari riset tersebut menyebutkan 30 tahun obsesi mengembangkan Singapura menjadi megalopolis telah merusak bentang alam mereka sendiri dan negara lain.

Pihak pemerintah Singapura tentu saja membantah dan menyebut penelitian itu tidak adil dan tendensius. Namun Professor Corey Bradshaw, director of ecological modelling di University of Adelaide’s Environment Institute, mengatakan bahwa data-data yang ada terbuka untuk publik, siapapun bisa meneliti dan menganalisa keabsahannya.

Perlu diketahui bahwa luas lahan Singapura telah naik 22 persen lebih besar sejak 1950an. Pertambahan luas ini lahir dari reklamasi yang dibuat dari pasir untuk membentuk pulau buatan Kebutuhan pasir negara itu mulai banyak pada 1999 ketika pemerintah setempat berencana menambah luas bandara Changi, Jurong dan Pasir Panjang. Demi pembangunan itu dibutuhkan lebih dari 1,8 milyar kubik meter pasir.

Pada mulanya Riau dan Bangka-Belitung merupakan dua daerah penyuplai pasir Singapura. Pasir merupakan komoditas murah namun perusak alam yang serius. Dulu komoditas ini memiliki nilai 200 juta dolar Amerika pertahun dan menjadi sumber korupsi. Penjualan pasir di lapangan senilai 1,5 dolar singapura, namun ketika dilacak ke firma konstruksi Singapura, nilai pasir perkubik bisa mencapai 15 dolar singapura atau sepuluh kali lipatnya. Praktik kongkalikong ini tentu merugikan pemerintah Indonesia.

Pasir asal Riau merupakan sumber utapa konstruksi dan reklamasi pantai di Singapura. Kerusakan alam di Riau saat ini barangkali sudah sangat susah untik diperbaiki. Banyak pulau-pulau kecil yang hilang dari provinsi Riau dalam dua tahun kerja sama pasir antara dua pihak itu. Tak terhitung biota laut dan kerusakan alam yang terjadi akibat kerja sama ini.

Pulau Nipah, satu dari 83 pulau terluar yang menjadi perbatasan Indonesia Singapura, pernah menjadi sengketa karena berada dalam peta reklamasi Singapura. Jika Pulau Nipa hilang baik akibat abrasi atau reklamasi maka Indonesia akan kehilangan batas laut sepanjang 12 mil dan garis dasar pantai terluar akan bergeser. Kerakusan pembangunan Singapura ini tidak hanya membuat pemerintah Indonesia ribut, tapi juga pemerintah Singapura.

Setelah Indonesia melarang ekspor pasir untuk reklamasi, Singapura kemudian mengambil pasir dari Kamboja. Saat ini negara itu mengalami masalah lingkungan yang sama beratnya. Obsesi ini merupakan imbas dari pembangunan tanpa pemahaman analisa dampak lingkungan yang memadai.

Dalam riset tiga tahun yang sebelumnya dilakukan oleh NUS dan Universitas Adelaide, diketahui bahwa pemerintah Singapura sedikit sekali berkomitmen pada lingungan. Menurut Professor Navjot Sodhi, dari NUS department of biological sciences, sepanjang 36 tahun terakhir Singapura telah kehilangan 60 persen hutannya, 67 persen spesies burung, 40 persen mamalia, dan lima persen kepunahan dari amfibi dan reptil mereka. Jadi jika Singapura mau bicara tentang polusi dan perusakan alam, baiknya mereka berkaca terlebih dahulu.

Tapi yang paling menyebalkan tentu saja relasi Singapura-Indonesia hari ini yang berkaitan dengan duit. Saat pemerintah Indonesia sedang gencar-gencar memberlakukan Tax Amnesty untuk menarik duit pengemplang pajak di luar negeri, Singapura membikin kebijakan serupa untuk menjegal datangnya duit itu.

Mantan Mentri Keuangan Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengutip proyeksi data firma keuangan McKinsey & Company yang menyebut dana parkir milik pengusaha Indonesia yang ada di Singapura mencapai 200 milyar dolar. Dana tersebut berbentuk deposito bank, saham, dan properties. Partner dari McKinsey sendiri, Guillame de Gantes menyebut dana tersebut apabila pulang ke Indonesia akan sangat berguna bagi pembangunan dalam negeri.

Tapi apa iya mau dibalikin duit yang parkir itu? Ini masalah itikad baik, komitmen, dan juga integritas. Sesuatu yang susah dimiliki oleh negara yang tak punya sejarah.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY