BAGIKAN

Aliansi Cinta Keluarga (AILA) baru-baru ini mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi agar persetubuhan di luar pernikahan atau zina dimasukan dalam KUHP sebagai tindakan pidana. AILA berargumen bahwa “Ini adalah bagian kita untuk menjaga nilai-nilai moral.”

Moralitas yang tidak didasari akal sehat merupakan penghinaan terhadap nalar. Dari situs AILA dulu saya pernah membaca artikel berjudul “Gaya Hidup yang Diedukasi Doktrin Feminisme jadi Pendorong Lahirnya Perilaku LGBT” artikel itu tidak menjelaskan bagian mana dari feminisme yang mendorong lahirnya perilaku LGBT. Sikap┬áRita Soebagyo, Ketua Aliansi Cinta Keluarga, juga demikian kacau memahami konteks feminisme, LGBT, dan kesetaraan gender.

Beberapa argumen yang ia kemukakan seperti permohonan cerai yang mencapai 70 persen diajukan istri sebagai gejala feminisme tanpa peduli alasan apa yang melatari gugatan itu. Ia mengatakan “Seorang istri yang menjanda akan sangat terbuka menjadi feminis untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dari sinilah ide mengenai kesetaraan gender, lesbianisme dan sebagainya semakin dirasa benar mewakili perempuan padahal tidak.”

Maka jika orang orang semacam Rita Soebagyo mengajukan uji materi terkait perzinahan ke MK kita perlu khawatir. Argumen ajaib apa yang akan ia bawa. Dan emang benar kecurigaan saya, baik Rita maupun pakar hukum yang ia bawa untuk uji materi ini sama ajaibnya dan sama lucunya.

Hamid Chalid, pakar hukum tata negara dari UI, seperti yang dikutip dari Rappler saat uji materi berlangsung, menyebut bahwa tujuan utama hukum adalah menimbulkan rasa takut untuk berbuat. Ini ia ucapkan saat uji materi pengajuan pengubahan KUHP untuk mencakup homoseksual di Mahkamah Konstitusi.Ia menganggap bahwa ketentuan HAM mesti disesuaikan dengan konstitusi yang dipikirnya berketuhanan.

Hamid juga bicara bahwa tidak harus patuh pada HAM dari barat. Menurutnya “Kita harus paham Barat mencabut dirinya dari paham berketuhanan, sementara kita sendiri punya dasar yang lebih baik, beragama.”

Hamid juga berkata bahwa Media massa dan kapitalis membuat seolah-olah kalau ini dibenarkan, ada keberpihakan pada agama tertentu. Padahal ini kan untuk menegakkan kebertuhanan kita sendiri. Sidang pengajuan ini bikin kepala saya pusing. Saya menyimaknya dari linimasa wartawan Rappler yang hadir di ruangan.

Media masa dan Kapitalis yang mana? Media massa dakwah yang kerap bikin liputan LGBT tanpa verifikasi? Media massa yang katanya beragama tapi tak bisa membedakan antara pedofilia dan LGBT? Media masa dakwah yang tak bisa memahami perebedaan antara orientasi seks, ekspresi gender, identitas seksual dan jenis kelamin?

Kapitalisme tak punya tanggung jawab pada gagalnya pemahaman kita terhadap Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression. Justru negara Komunis seperti rusia yang mengadopsi hukum-hukum yang mengkriminalkan LGBT. Jadi sekarang kita mau mencontoh negara komunis?

Hamid punya banyak masalah logika dalam argumennya. Ia mengatakan bahwa fungsi utama hukum adalah menimbulkan rasa takut. Pandangan ini jelas menempatkan asumsi bahwa setiap warga negara adalah penjahat dan negara mesti membuat ancaman agar rakyatnya takut.

Konsensus negara lahir dari peradaban yang berpikir dan setiap yang berpikir pasti punya akal sehat. Mereka yang berpikir bahwa manusia adalah hewan yang perlu diancam berarti menganggap akalnya tak cukup waras untuk bisa bersikap baik selayaknya manusia.

Hamid juga berkata kalau MK tidak berbuat sesuatu, maka akan ada ‘pesta LGBT’ di depan gedung, seperti di Amerika. Asumsi ini kejauhan. Jangankan pesta, hidup saja sudah dikriminalisasi, dihina, haknya dicabut, disisihkan dan dibikin jadi kesakitan. Pesantren Waria dibubarkan dan mereka yang ketauan LGBT kerap didiskriminasi melalui berbagai pemberitaan yang salah.

Hamid juga paling keras berargumen seolah agama dan Hak Asasi Manusia tidak kompatibel. Ia dalam argumennya menekankan bahwa Hak Asasi tidak boleh bertentangan dengan moral dan agama. Pertanyaannya tafsir agama dan moral siapa? Jika ia mengklaim semua agama menolak LGBT, bagaimana dengan flying spageti monster? Bukankah ia agama?

Barangkali Hamid perlu membaca berita tentang perdebatan burqini dan usaha masyarakat sipil eropa untuk beribadah. Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch memprotes dan menyayangkan keputusan mahkamah HAM Eropa yang melarang penggunaan burqa di Prancis.

Tidak hanya HRW, French Human Rights League, bersumpah akan memperjuangkan hak muslimah untuk memakai burqa, jilbab, atau apapun yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan umat muslim. Hak untuk beribadah merupakan hak asasi manusia, jika seorang pakar hukum tata negara tidak bisa memahami ini, barangkali dia perlu berhenti jadi pakar dan mulai jadi motivator saja.

Di eropa saat ini sedang ada pertikaian antara kelompok hak asasi manusia melawan pemerintah kobservatif dan kelompok sayap kanan. Di Jerman kelompok HAM memperjuangkan agar muslimah bisa memakai burqa, memperjuangkan agar pengungsi bisa mendapatkan perlindungan hukum, memperjuangkan agar imigran muslim dilindungi dari rasisme dan kebencian.

Hal serupa juga muncul di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jika di negeri ini muncul perompak akal yang menyebut HAM mengancam agama, barangkali ia perlu periksa kepala, jangan-jangan habis terbentur dan menurunkan kualitas nalarnya.

European Network Against Racism sendiri pada 2014 membuat deklarasi bersama di Brussels Belgia untuk melawan Islamopobia dan kebencian terhadap imigran. Tidak jarang umat muslim di Eropa dan Amerika Serikat, dibantu, ditolong, dan dibela oleh kelompok LGBT yang di Indonesia dihajar seperti pesakitan dan dajjal.

Tidak hanya Hamid Chalid, hadir pula Asrorun Ni’am Soleh. Anggota Komisi Perlindungan Anak kini mengatakan bahwa delik perzinahan yang ada saat ini menganut paham liberal. Di mana hubungan seks adalah otonomi pribadi. Ni’am barangkali lupa, seks adalah tanggung jawab pribadi, ia perkara consent, jadi masalah jika orang seperti Ni’am tidak paham apa itu consent.

Ni’am berpikir bahwa semua orang punya pandangan sempit seperti dia. Bahwa hubungan seks bukan sekedar bukan untuk salah satu sarana pelampiasan hasrat, tapi juga untuk melahirkan anak. Punya anak bukan kewajiban, tapi punya hati nurani dan akal sehat adalah kewajiban manusia berpikir.

Menariknya Ni’am berkata bahwa perlindungan anak saat ini belum maksimal, karena belum ada hukum yang melarang seks luar nikah. Ni’am mungkin tidak tahu Rancangan Unang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang jelas berpihak pada korban. Saya juga tak pernah dengar suara Ni’am ketika berbagai kelompok ormas mengajukan uji materi terkait batas minimum pernikahan anak.

Ni’am perlu membaca undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang itu non diskriminasi, artinya korban baik anak laki-laki maupun perempuan dilindungi. Pelakunya mau straight mau homo seksual mendapatkan perlakuan setara. Kecuali jika memang ada upaya mengkriminalkan satu orientasi seks belaka.

Atau Ni’am barangkali berpikir nikah di bawah umur lebih baik daripada zina? Pola pikir macam ini yang kerap melahirkan tragedi. Orang-orang yang menganggap negara ini berdasarkan agama, alih-alih konstitusi yang dibangun oleh akal sehat dan nalar yang lurus.

Ni’am atau KPAI juga mestinya melawan usaha “penyelesaian kekeluargaan” ala pemerkosa terhadap korbannya. Saya tak tahu bagaimana Ni’am akan bersikap soal pemerkosa yang menikahi korbannya. Atau pernikahan anak-anak yang dilandasi suka-sama suka. Di Indonesia jika kau pemerkosa, boleh jadi kau akan selamat dari hukum jika menikahi korbanmu.

Atip Latipulhayat, ahli hukum dari Universitas Padjajaran soal LGBT mengatakan bahwa LGBT bukan hak di Indonesia. Hak para LGBT menurutnya adalah dimanusiakan dengan nilai-nilai Indonesia. Barangkali Atip dan Donald Trump bisa duduk bersama dan bersepakat dengan hal ini. Trump berkata bahwa muslim mesti diusir karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diadposi oleh Amerika Serikat.

Atip menganggap LGBT tak punya hak, Trump menganggap muslim tak punya hak. Keduanya sama, merasa menganggap dirinya lebih tinggi. Di Eropa sendiri ada seruan agar orang-orang muslim untuk meninggalkan praktik ritual keagamaan mereka dan pergi ke klab malam agar bisa diterima oleh nilai-nilai setempat.

Orang-orang ini perlu lebih banyak membaca atau berpikir. Tentu ini bukan berarti setiap yang banyak membaca atau berpikir itu hebat, hanya saja dengan banyak membaca dan berpikir, untung-untung berdiskusi dengan orang di luar dirinya, akan membuka pikiran.

Dalam sidang hari ini juga ada kriminalisasi terhadap kondom. Orang-orang yang cabul kerap berpikir bahwa kondom mendorong seks tidak aman, atau mendorong seks bebas,. Fungsi utama kondom adalah melindungi manusia dari penyakit seksual menular, juga bermanfaat agar manusia dungu tidak berkembang biak.

Selama sosialisasi kondom lebih dianggap sebagai upaya penyebaran idiologi sekuler liberal melalui seks bebas, ketimbang pencegahan penyebaran penyakit menular seksual seperti sipilis dan HIV/AIDS, maka bangsa ini sepertinya sulit diselamatkan.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY